Suarapesisirnusantara.com | SELATPANJANG – Kabupaten Kepulauan Meranti disebut sebagai beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara geografis, kabupaten ini memiliki posisi yang sangat strategis karena terletak di jalur pelayaran internasional Selat Malaka dan berbatasan langsung dengan dua negara tetangga yaitu Malaysia dan Singapura.
Letak strategis Kabupaten Kepulauan Meranti ini seharusnya menjadi kekuatan sekaligus peluang untuk menjadi wilayah perdagangan yang maju. Namun pada kenyataannya terlihat perbedaan yang sangat besar antara kondisi pesisir di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan negara tetangga di seberang pulau.
Kabupaten Kepulauan Meranti dengan total luas wilayah 6.822,85 km2, meliputi luas wilayah daratan 3.598,06 km2 dan 3.224,79 km2 luas lautan atau 4,26% dari luas wilayah Provinsi Riau, terdiri atas 9 Kecamatan, 101 Desa/Kelurahan, 315 Dusun, 482 RW dan 1.145 RT.
Pada tahun 2022, penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti berjumlah 213.500 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 1.94% dan jumlah rumah tangga 58.176 RT. Namun demikian tingginya angka kemiskinan menjadi salah satu isu permasalahan di Kabupaten Kepulauan Meranti.
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 48.005 jiwa atau sekitar 23,84% penduduk tergolong miskin dan 10.500 jiwa atau sekitar 5,53% penduduk tergolong miskin ekstrem pada tahun 2022 atau yang tertinggi di Provinsi Riau. Bahkan berdasarkan rilis Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau tahun 2023 oleh BPS, Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki persentase penduduk miskin dengan angka tertinggi dibandingkan dengan daerah lain di Riau, yaitu sebanyak 22,98 persen.
Salah satu faktor penyebab tingginya angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti adalah rendahnya ketersediaan infrastruktur energi listrik . Begitu juga untuk mengolah komuditas unggulan lokal tersebut membutuhkan suplai daya listrik yang cukup.
Peran kelistrikan untuk Kabupaten Kepulauan Meranti sangat berpengaruh untuk meningkatkan produktifitas UMKM, kemudian mendorong pertumbuhan sektor ekonomi masyarakat setempat sehingga dapat terus meningkat.
Saat ini infrastruktur dasar lainnya yang menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti adalah elektrifikasi atau kebutuhan energi listrik yang rasio elektrifikasi baru mencapai 77,5 persen. Rasio elektrifikasi terendah, berada di Kecamatan Rangsang Pesisir sebesar 31.8 persen dan Kecamatan Pulau Merbau sebesar 38.2 persen.
Dalam hal memperjuangkan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi di Kabupaten Kepulauan Meranti,
Ketua DPRD, H Fauzi Hasan, M.I.kom langsung melakukan kunjungan dan berkoordinasi langsung ke perwakilan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang membawahi PT PLN. Tujuan kunjungan ini adalah untuk membahas langkah-langkah yang dapat diambil guna meningkatkan rasio elektrifikasi di wilayah kabupaten tersebut.
Melalui kerjasama antara DPRD dan BUMN, diharapkan dapat diidentifikasi potensi dan kendala dalam penyediaan listrik di wilayah tersebut, serta merumuskan solusi-solusi yang efektif untuk meningkatkan akses listrik bagi masyarakat. Langkah ini merupakan upaya konkret dari legislatif untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat, seperti akses listrik, dapat terpenuhi dengan baik demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD Kepulauan Meranti itu menjelaskan kondisi kelistrikan saat ini. Adapun kebutuhan listrik di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti jika dilihat untuk masing-masing pembangkit dengan sistem isolated PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel) sebagai berikut :
1. Sub Selat Panjang melayani Kecamatan Tebing Tinggi, Tebing Tinggi Barat dan Pulau Merbau dengan kapasitas terpasang 15.800 kW, daya mampu 12.500 kW dan beban puncak 12.400 kW. Status siaga karena hanya tersisa cadangan daya 100 kW. Kondisi ini menyebabkan terjadinya pemadaman bergilir karena dilakukan overhoul 2 unit PLTD yaitu 1 unit PLTD di Tebing Tinggi dan 1 unit di PLTD Gogok.
2. Sub Teluk Buntal melayani Kecamatan Tebing Tinggi Timur dengan kapasitas terpasang PLTD 1.862 kW, daya mampu 1.340 kW dan beban puncak 600 kW. Untuk suplai daya listrik pada Sub Teluk Buntal relatif aman, karena memiliki sisa cadangan daya 740 kW.
3. Sub Teluk Belitung melayani Kecamatan Merbau dan Tasik Putri Puyu dengan kapasitas terpasang PLTM/G Melibur 3.980 kW, daya mampu 2.250 kW dan beban puncak 2.100 kW. Status siaga, karena hanya memiliki sisa cadangan 150 kW.;
4. Sub Lemang melayani Kecamatan Rangsang Barat dan Rangsang Pesisir dengan kapasitas terpasang PLTD 3.900 kW, daya mampu 2.150 kW dan beban puncak 2.000 kW. Status siaga karena hanya memiliki sisa cadangan 150 kW.;
5. Sub Tanjung Samak melayani Kecamatan Rangsang dan Rangsang Pesisir dengan kapasitas terpasang PLTD 2.774 kW, daya mampu 1.700 dan beban puncak 1.700 kW. Status rawan karena tidak ada sisa cadangan. Sehingga apabila terjadi kerusakan atau pemeliharaan salah satu PLTD akan terjadi pemadaman bergilir.
6. Sub Pulau Topang melayani masyarakat Desa Pula Topang dengan kapasitas terpasang PLTD 350 KW, daya mampu 340 kW dan beban puncak 160 kW. Status relatif aman karena memiliki cadangan daya 180 kW. Akan tetapi jam operasioanal PLTD Pulau Topang baru 14 jam perhari belum 24 jam.
Dengan demikian kata Fauzi Hasan,
sistem isolated PLTD di Kabupaten Kepulauan Meranti belum memenuhi standar sesuai RUPTL-PLN periode 2021-2030. Dimana kabupaten ini merupakan daerah yang paling rendah Rasio Elektrifikasi (RE) nya diantara 11 Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau. Sedangkan, RE Provinsi Riau pada tahun 2022 sekitar 92,90 persen dan RE Indonesia sebesar 99,63 persen.
“Adapun yang kita alami yakni soal kelistrikan yang tak kunjung selesai permasalahannya. Untuk itu kita coba untuk mencarikan solusi dengan mendatangi Kementerian BUMN yang membawahi PT PLN. Sebelumnya kita juga sudah menyampaikan persoalan ini ke PLN Rayon Dumai dan PLN Riau Kepri di Pekanbaru. Kenapa kita langsung ke BUMN, karena kita berharap persoalan ini langsung mendapatkan solusinya dan tepat sasaran,” kata Fauzi Hasan.
Dijelaskannya lagi, kunjungan langsung ke BUMN adalah untuk mempertegas kembali bahwa Kabupaten Kepulauan Meranti diketahui belum tersentuh oleh program Nawacita yang digagas oleh Presiden Jokowi.
Tujuan kunjungan ini adalah untuk membahas langkah-langkah yang dapat diambil guna mempercepat peningkatan rasio elektrifikasi di wilayah tersebut sesuai dengan arah pembangunan nasional. Melalui kerjasama antara DPRD dan BUMN, diharapkan dapat diidentifikasi potensi dan kendala dalam penyediaan listrik di wilayah tersebut, serta merumuskan solusi-solusi yang efektif untuk meningkatkan akses listrik bagi masyarakat. Langkah ini merupakan upaya konkret dari pemerintah daerah untuk menjembatani kesenjangan pembangunan antara wilayah tersebut dengan target nasional dalam Nawacita.
“Dalam pertemuan itu, saya langsung menyampaikan keluhan kita. Dimana sebelumnya saya pribadi sudah bertemu dengan Menteri BUMN, Erick Thohir dan menyampaikan kondisi Kepulauan Meranti yang belum tersentuh sesuai dengan Nawacita Presiden Jokowi yakni membangun Indonesia dari pinggir. Kedatangan kita kali ini untuk mempertegas hal itu kembali,” ujarnya.
Dalam pertemuan itu, Ketua DPRD Kepulauan Meranti juga mendapatkan penjelasan dari manajemen PT PLN yang menjelaskan rencana pengembangan sistem kelistrikan di Kabupaten Kepulauan Meranti akan dilakukan Pembangunan Sistem Interkoneksi dari Sumatera melalui kabel laut yang direncanakan akan operasi Tahun 2026.
Dimana akan ada penggantian PLTD dengan cara melakukan koneksi sistem-sistem isolated ke sistem Grid PLN (Interkoneksi Sumatera melalui pembangunan jaringan transmisi Kabel Bawah Laut). Sesungguhnya PLN sudah merencanakan akan membangun kabel bawah laut dari Siak Sri Indrapura ke landing point Selat Panjang ke Pulau Rangsang sampai ke Tanjung Balai Karimun pada tahun 2019. Kemudian bergeser lagi tahun 2023 dan 2025, bahkan kemungkinan dalam RUPTL perubahan akan bergeser lagi pada tahun 2026.
Terjadinya perubahan dan pergeseran ini kemungkinan disebabkan masalah pendanaan yang belum tersedia. Namun demikian, masyarakat Kepuluan Meranti harus diperhatikan ketersediaan listriknya dalam jumlah yang cukup dan kualitas yang baik sama seperti di Kota Pekanbaru dan daerah lainnya.
Untuk itu, dalam melakukan percepatan pembangunan kelistrikan Kabupaten Kepulauan Meranti, Ketua DPRD itu meminta solusi jangka pendek terlebih dahulu untuk percepatan mengatasi rendahnya ketersediaan infrastruktur energi listrik dalam rangka pengentasaan kemiskinan.
“Meskipun solusi jangka panjang sedang disiapkan, maka kita juga perlu untuk meminta solusi jangka pendek mengingat kabupaten kita masuk dalam wilayah perbatasan yang sangat perlu diperhatikan.
Alhamdulillah, adapun solusi jangka pendek itu langsung direalisasikan. Dimana kita mendapatkan dua mesin pembangkit yang direlokasi dari Bengkalis dengan daya 1,8 Megawatt untuk ditempatkan di Tanjung Samak dan tinggal menunggu kontraktor membawanya, karena ini tuntutan masyarakat kita minta sebelum lebaran sudah difungsikan dan paling lama bulan April,” ungkapnya.
“Tidak hanya itu, untuk Sub Pulau Topang, kita juga mendapatkan penambahan kuota BBM untuk tenaga mesin pembangkit karena mesinnya masih bisa mengakomodir kebutuhan di desa itu, sehingga diharapkan listrik menyala selama 24 jam di sana. Selain itu kita juga berkoordinasi terkait kelistrikan di Kota Selatpanjang dan saat ini sedang dalam proses penambahan mesin,” pungkasnya.
Dengan demikian, harapannya pada tahun 2024, Mimpi Kepulauan Meranti Terang berwujud nyata. Kemiskinan masyarakat Kepulauan Meranti berubah hidup sejahtera dan bahagia.(Humas Setwan/ Khairul )
Editor : Tim redaksi 3K3.co.id group/ suarapesisirnusantara.com
